Austria

PERSETUJUAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH REPUBLIK AUSTRIA

UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN

PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN MODAL

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Austria,

Berhasrat untuk mengadakan suatu persetujuan untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan

pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan dan modal,

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

ORANG DAN BADAN YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN

Persetujuan ini berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua Negara Pihak

pada Persetujuan.

Pasal 2

PAJAK-PAJAK YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN

1. Persetujuan ini diterapkan terhadap pajak-pajak atas penghasilan dan modal yang dikenakan oleh

suatu Negara Pihak pada persetujuan atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya,

tanpa melihat bagaimana cara pajak-pajak tersebut dikenakan.

2. Yang dianggap sebagai pajak atas penghasilan dan modal adalah semua pajak yang dikenakan atas

total penghasilan, total modal atau terhadap unsur-unsur modal termasuk pajak-pajak atas

keuntungan dari pengalihan harta bergerak atau tidak bergerak.

3. Persetujuan ini, khususnya diterapkan terhadap pajak-pajak yang berlaku sekarang ini, yaitu:

(a) di Indonesia :

(i) pajak pengahasilan yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang pajak penghasilan

tahun 1984 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983) dan sepanjang yng diatur dalam

undang-undang tersebut, pajak perseroan yang dikenakan berdasarkan Ordonansi

Pajak Perseroan yang dikenakan berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925

(Lembaran Negara Nomor 319 tahun 1925) dan pajak yang dikenakan berdasarkan

Undang-Undang Pajak atas bunga, Dividen dan Royalti tahun 1970( Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1970).

(ii) pajak bumi dan bangunan yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Pajak Bumi

dan Bangunan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985).

Selanjutnya disebut "pajak Indonesia").

(b) di Austria

(i) pajak penghasilan (die Einkommensteuer)

(ii) pajak perseroan(die Koperschaftsteuer)

(iii) pajak Direktur(die Aufsichtsratsabgabe)

(iv) pajak modal (die Vermogensteuer)

(v) pajak atas harta setelah biaya kematian (die Abgabe von Vermogen, die der

Erbchaftssteuer entzogen sind)

(vi) pajak atas perusahaan dagang dan industri termasuk pajak atas upah (die

Gewerbesteuer einschlieblich der Lohnsummernsteuer)

(vii) pajak tanah (die Grundsteuer)

(viii) pajak atas perusahaan pertanian dan kehutanan (die Abgabe von land-und

forstwirtschaftlichen Betrieben)

(ix) pajak atas tanah kosong (die Abgabe vorn Bodenwert bei unbebauten Grundstucken)

(selanjutnya disebut "pajak Austria")

4. Persetujuan ini berlaku pula terhadap pajak-pajak yang serupa atau yang pada dasarnya sama

dengan pajak penghasilan yang diberlakukan setelah penandatanganan Persetujuan ini sebagai

tambahan terhadap, atau sebagai pengganti dari pajak-pajak yang dimaksud dalam ayat (13). Para

pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan akan saling memberitahukan

setiap perubahan substansial yang terjadi dalam Undang-Undang perpajakan negara mereka.

Pasal 3

PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM

1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain:

(a) (i) istilah "Indonesia" berarti wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam

perundang-undangannya dan daerah di sekitarnya dimana Republik Indonesia

memiliki hak-hak kedaulatan atau yurisdiksi (kewenang untuk mengatur) sesuai

dengan ketentuan-ketentuan konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa

tahun 1982 (the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982)

(ii) Istilah "Austria" berarti Republik Austria,

(b) Istilah "Negara Pihak pada Persetujuan" dan "Negara" Pihak lainnya pada persetujuan" berarti

Indonesia atau Austria tergantung dari hubungan kalimatnya;

kalimatnya;

(d) Istilah "orang/badan" meliputi orang pribadi, perusahaan dan setiap kumpulan dari orang-

orang dan/atau badan-badan;

(e) Istilah "perusahaan" berarti setiap badan hukum atau lembaga lainnyayang untuk kepentingan

perpajakan diperlakukan sebagai badan hukum;

(f) Istilah"perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan" berarti suatu perusahaan yang

dijalankan oleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan dan "perusahaan dari Negara

Pihak lainnya pada persetujuan" berarti suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari

Negara Pihak lainnya pada Persetujuan;

(g) Istilah "lalu lintas internasional" berarti setiap pengangkutan dengan kapal laut atau pesawat

udara yang dioperasikan oleh perusahaan dari suatu Negara Pihak pada persetujuan, kecuali

jika kapal laut atau pesawat udara tersebut semata-mata dioperasikan diantara tempat-

tempat di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan;

(h) Istilah "warganegara" berarti:

(i) setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan pada suatu Negara Pihak pada

Persetujuan;

(ii) setiap badan hukum, persekutuan dan perkumpulan yang mendapatkan status

kewarganegaraan berdasarkan perundang-undangan yang yang berlaku disuatu

Negara Pihak pada Persetujuan.

(i) Istilah 'Pejabat yang berwenang" berarti:

(i) di Indonesia:

Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah:

(ii) di Austria:

Menteri Negara Keuangan (the Federal Minister of Finance) atau wakilnya yang sah.

2. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan oleh suatu Negara Pihak pada Persetujuan, setiap istilah

yang tidak didefinisikan dalam Persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan

lain, mempunyai arti yang sesuai dengan perundang-undangan Negara Pihak pada Persetujuan yang

berkenaan dengan pajak-pajak dimana Persetujuan ini berlaku.

Pasal 4

PENDUDUK

1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan" berarti

setiap orang/badan, yang menurut perundang-undangan Negara tersebut, dapat dikenakan pajak

dinegara tersebut berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat kedudukan manajemennya

atau atas dasar lainnya yang sifatnya serupa.

2. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) orang pribadi menjadi penduduk pada kedua

Negara Pihak pada Persetujuan, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut :

(a) ia akan dianggap sebagai Penduduk Negara pihak pada Persetujuan dimana ia mempunyai

tempat tinggal tetap, jika ia mempunyai tempat tinggal tetap dikedua Negara Pihak pada

Persetujuan, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan dimana ia

mempunyai hubungn-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (tempat yang menjadi

pusat perhatiannya).

(b) jika Negara Pihak pada Persetujuan yang menjadi pusat perhatiannya tidak dapat ditentukan,

ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan dimana ia mempunyai

tempat yang biasa ia gunakan untuk berdiam.

sama sekali tidak mempunyainya di salah satu Negara tersebut, pejabat-pejabat yang

berwenang dari kedua Negara akan berusaha memecahkan masalah ini melalui persetujuan

bersama.

3. Apabila berdasarkan ketntuan-ketentuan ayat (1) suatu badan menjadi penduduk pada kedua Negara

Pihak pada Persetujuan, maka badan tersebut akan diannggap sebagai penduduk Negara dimana

tempat kedudukan manajemen efektif badan tersebut berada.

Pasal 5

BENTUK USAHA TETAP

1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "bentuk usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tetap

dimana seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan.

2. Istilah"bentuk usaha tetap" terutama meliputi :

(a) suatu tempat kedudukan manajemen;

(b) suatu cabang;

(d) suatu pabrik;

(e) suatu bengkel;

(f) suatu tambang, sumur minyak atau gas bumi, tempat penggalian, atau tempat pengambilan

sumber daya alam lainnya;

3. Istilah "bentuk usaha tetap" juga meliputi:

(a) suatu bangunan, konstruksi, proyek perakitan atau proyek instalasi, atau kegiatan

pengawasan yang berhubungan dengannya, tetapi hanya apabila bangunan, proyek, atau

kegiatan tersebut berlangsung untuk masa lebih dari 6 (enam) bulan.

(b) pemberian jasa-jasa termasuk jasa konsultasi, yang dilakukan oleh suatu perusahaan

melalui pegawai atau orang lain yang dipekerjakan untuk tujuan tersebut, tetapi hanya apabila

kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan (dalam

proyek yang sama atau yang berhubungan) untuk suatu masa atau masa-masa yang

berjumlah lebih dari 3 (tiga) bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan.

4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dari Pasal ini, istilah"bentuk usaha tetap" dianggap

tidak mencakup.

(a) penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk menyimpan atau

memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan.

(b) pengurusan suatu persedian barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-

mata dengan maksud untuk disimpan atau dipamerkan.

mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lain.

(d) pengurusan suatu tempat usaha tetap semat-mata dengan maksud untuk melakukan

pembelian barang-barang atau barang dagangan atau untuk mengumpulkan informasi, bagi

keperluan perusahaan.

(e) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata untuk tujuan periklanan, penyedian

informasi, riset ilmiah, atau untuk kegiatan -kegiatan serupa yang bersifat sebagai kegiatan

persiapan atau kegiatan penunjang, bagi keperluan perusahaan.

(f) pengurusan suatu tempat usaha tetap semat-mata dengan maksud untuk melakukan

gabungan kegiatan-kegiatan seperti yang disebutkan pada sub ayat (a) sampai dengan sub

ayat (e), sepanjang kegiatan-kegiatan tempat usaha tetap yang merupakan hasil

penggabungan tadi bersifat sebagai kegiatan persiapan atau kegiatan penunjang.

5. Menyimpan dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2, apabila orang/badan kecuali agen yang

berkedudukan bebas dimana ayat 7 dapat diberlakukan bertindak disuatu Negara Pihak pada

persetujuan atas nama perusahaan yang berkedudukan di Negara Pihak lainnya pada persetujuan,

maka perusahaaan tersebut dianggap memiliki bentuk usaha tetap dinegara yang disebutkan pertama

sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang/badan tersebut, jika orang/badan

tersebut:

(a) mempunyai dan biasa menjalankan wewenang untuk menutup kontrak-kontrak atas nama

perusahaaan tersebut, kecuali kegiatan-kegiatan tersebut hanya terbatas pada hal yang

dimaksud dalam ayat (4) yang, jika dilakukan melalui suatu tempat usaha tetap, tidak akan

membuat tempat usaha tetap tersebut menjadi suatu bentuk usaha tetap berdasarkan

ketentuan-ketentuan dalam ayat tersebut

(b) tidak memiliki wewenang seperti disebut diatas, namun dinegara yang disebutkan pertama

orang/badan tersebut biasa mengurus suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan

dimana orang/badan tersebut secara teratur melakukan pengantaran barang-barang atau

barang dagangan atas nama perusahaaan tersebut.

6. Perusahaan asuransi dari suatu Negara Pihak pada persetujuan , selain yang berkenaan dengan

reasuransi, akan dianggap memiliki suatu bentuk usaha tetap di Negara Pihak lainnya pada

Persetujuan jika perusahaan tersebut memungut premi di Negara Pihak lainnya tersebut atau

menanggung resiko diwilayah Negara Pihak lainnya tersebut melalui pegawai atau perwakilan yang

bukan merupakan agen yang berkedudukan bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).

7. Suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak pada persetujuan tidak dianggap mempunyai suatu bentuk

usaha tetap di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan hanya semata-mata karena perusahaan itu

menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya tersebut melalui makelar, agen komisioner umum, agen

lainnya yang berkedudukan bebas, sepanjang orang/badan tersebut bertindak dalam rangka kegiatan

usahnya yang lazim. Namun, jika kegiatan-kegitan orang/badan tersebut seluruhnya atau hampir

seluruhnya atas nama perusahaan tadi, orang/badan tersebut tidak dianggap sebagai agen yang

berkedudukan bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.

8. Bahwa suatu perusahaan yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan menguasai

atau dikuasai oleh perusahaaan yang merupakan penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan,

atau menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya tersebut (baik melaui bentuk usah tetap maupun

dengan cara lain), tidak dengan sendirinya mengakibatkan salah satu dari perusahaan tersebut

merupakan bentuk usaha tetap dari perusahaan lainnya.

Pasal 6

PENGHASILAN DARI HARTA TIDAK BERGERAK

1. Penghasilan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan dari harta tidak bergerak

(termasuk penghasilan dari pertanian dan kehutanan) yang berada di Negara lainnya pada Persetujuan

dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

2. Istilah "harta tidak bergerak" mempunyai arti sesuai dengan perundang-undangan Negara Pihak pada

Persetujuan dimana harta yang bersangkutan berada. Istilah tersebut mencakup benda-benda yang

menyertai harta tidak bergerak, ternak dan peralatan yang dipergunakan dalam pertanian dan

kehutanan, hak-hak terhadap mana ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan umum

berkenaan dengan pertanahan berlaku, hak memungut hasil atas harta tidak bergerak, dan hak atas

pembayaran-pembayaran tetap atau tak tetap sebagai penggantian atas pengerjaan, atau hak untuk

mengerjakan, kandungan mineral dan sumber-sumber daya alam lainnya, kapal laut, perahu, dan

pesawat udara tidak dianggap sebagai harta tidak bergerak.

3. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) berlaku pula terhadap penghasilan yang diperoleh dari

penggunaan secara langsung, penyewaan, atau bentuk lain penggunaan harta tidak bergerak.

4. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (3) berlaku pula terhadap penghasilan dari harta tidak

bergerak suatu perusahaan dan terhadap penghasilan dari harta tidak bergerak yang dipergunakan

untuk menjalankan pekerjaan bebas.

Pasal 7

LABA USAHA

1. Laba perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara

tersebut kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanyadi Negara pihak lainnya pad

Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang terletak di sana. Apabila perusahaan tersebut

menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka atas laba perusahaan tersebut dapat

dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari (a) bentuk

usaha tetap tersebut, (b)penjualan barang-barang atau barang dagangan di Negara pihak lainnya yang

sama atau serupa jenisnya dengan yang dijual melaui bentuk usaha tetapnya, atau (c) kegiatan-

kegiatan usaha lainnya yang dijalankan di Negara Pihak lainnya yang menghasilkan hal yang sama

apabila dilakukan melaui bentuk usaha tetapnya.

2. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam ayat (3), jika suatu perusahaan dari suatu Negara

Pihak pada Persetujuan melaui suatu bentuk usaha tetap yang berada disana, maka yang akan

diperhitungan sebagai laba bentuk usaha tetap tersebut oleh masing-maasing Negara Pihak pada

Persetujuan ialah laba yang diperolehnya seandainya bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu

perusahaan tersendiri dan terpisah yang melakukan kegitan-kegiatan yang sama atau serupa dalam

keadaaan yang sama atau serupa dan mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan

perusahaan yang memiliki bentuk usaha tetap tersebut.

3. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang

dikeluarkan dalam rangka kegiatan usaha bentuk usaha tetap tersebut termasuk biaya-biaya pimpinan

dan biaya-biaya administrasi umum, baik yang dikeluarkan di Negara dimana bentuk usaha tetap

tersebut berada maupun yang dikeluarkan di tempat lain. Namun demikian, tidak diperkenankan untuk

dikurangkan biaya-biaya, jika ada yang dibayarkan (selain penggantian terhadap biaya-biaya yang

benar-benar terjadi) oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik

kantor pusatnya, dalam bentuk royalti, ongkos atau pembayaran serupa lainnya sehubungan dengan

penggunaan paten atau hak-hak lainnya atau dalam bentuk komisi untuk jasa-jasa tertentu atau untuk

manajemen , atau kecuali pada perusahaaan perbankan, dalam bentuk bunga atas uang yang

dipinjamkan kepada bentuk usaha tetap tersebut. Sebaliknya, tidak perlu diperhitungan dalam

penentuan laba suatu bentuk usaha tetap, jumlah yang ditagihkan (selain penggantian terhadap biaya-

biaya yang benar-benar terjadi) oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor

lain milik kantor pusatnya, dalam bentuk royalti, ongkos, atau pembayaran serupa lainnya sehubungan

dengan penggunaan paten atau hak-hak lainnya, atau dalam bentuk komisi untuk jasa-jasa tertentu

atau untuk manajemen, atau kecuali pada perusahaaan perbankan, dalam bentuk bunga atas uang

yang dipinjamkan kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kntor pusatnya.

4. Dalam hal tidak terdapat akuntansi atau data lainnya yang memadai untuk menentukan laba suatu

bentuk usaha tetap. pengenaan pajak dapat dilakukan di Negara Pihak pada Persetujuan dimana

bentuk usaha tetap tersebut berada sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, dengan

mempertimbangkan besarnya laba normal dari perusahaan-perusahaan sejenis yang kegiatan usaha

dan kondisinya sama atau serupa, sepanjang berdasarkan ketersedian informasi, penentuan laba

bentuk usaha tetap tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Pasal ini.

5. Untuk kepentingan ayat-ayat sebelumnya, besarnya laba bentuk usaha tetap harus ditentukan dengan

metode yang sama dari tahun ke tahun, kecuali jika terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk

melakukan penyimpangan.

6. Apabila laba usaha mencakup bagian-bagian penghasilan yang diatur terpisah di Pasal-pasal lain dari

Persetujuan ini, maka ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut tidak akan mempengaruhi

ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini.

7. Istilah "laba" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini mencakup laba yang diperoleh seorang sekutu

karena partisipasinya dalam suatu persekutuan (partnership) dan, dalam hal Austria, karena

partisipasinya dalam persekutuan pasif (sleeping partnership/Stille Gesellschaft) yang dibentuk

berdasarkan perundang-undangan Austria.

Pasal 8

PELAYARAN DAN PENERBANGAN

1. Laba yang bersumber di Negara Pihak pada Persetujuan yang diperoleh suatu perusahaan dari Negara

Pihak lainnya pada Persetujuan dari pengoperasian kapal-kapal laut dalam jalur lalu lintas

internasional dapat dikenakan pajak di Negara yang disebutkan pertama, tetapi pajak yang dikenakan

tersebut akan dikurangi dengan jumlah yang sama dengan 50 %-nya.

2. Laba dari pengoperasian pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional hanya akan dikenakan

pajak di Negara Pihak pada Persetujuan dimana perusahaan yang mengoperasikan pesawat udara

berkedudukan.

3. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 berlaku pula terhadap laba yang berasal dari penyertaan dalam

suatu gabungan perusahaan, usaha bersama, atau perwakilan untuk kegiatan internasional.

Pasal 9

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

apabila:

(a) suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan turut berpartisipasi secara langsung

maupun tidak langsung dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaaan dari Negara

Pihak lainnya pada Persetujuan, atau

(b) terdapat orang/badan yang sama yang turut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung

dalam manjemen, pengawasan, atau modal suatu perusahaaan dari Negara Pihak pada Persetujuan

dan suatu perusahaan dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, dan dalam tiap kasus diatas,

terdapat kondisi-kondisi yang dibuat atau diberlakukan diantara kedua perusahaaan dimaksud dalam

hubungan dagang atau hubungan keuangannya yang berbeda dengan kondisi-kondisi yang dibuat oleh

perusahaan-perusahaan yang mempunyai kedudukan bebas, maka atas laba yang karena kondisi-

kondisi tadi, tidak diakui, dapat ditambahkan pada laba perusahaan tersebut dan dikenakan pajak.

Pasal 10

DIVIDEN

1. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada

Persetujuan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di

Negara Pihak lainnya tersebut.

2. Namun demikian, dividen diatas dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan dimana

perusahaan pembayar dividen menjadi penduduknya dan dengan tarif pajak sesuai dengan

perundang-undangan Negara tersebut, tetapi, jika penerima dividen tersebut adalah pemilik manfaaat

dari dividen tersebut, maka pajak yang akan dikenakan tidak melebihi :

(a) 10 % (sepuluh persen) dari jumlah bruto dividen jika penerimanya adalah suatu perusahaan

(selain persekutuan) yang memiliki secara langsung sedikitnya 25 % (dua puluh lima persen)

dari modal perusahaan yang membayar dividen.

(b) 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto dividen untuk kasus-kasus lainnya.

ayat ini tidak akan mempengaruhi pengenaan pajak atas laba dari mana dividen tadi dibayarkan.

3. Istilah"dividen" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti pengahasilan dari saham atau hak-hak

lainnya yang berhak atas pembagian laba, yang bukan merupakan surat-surat tagihan piutang, dan

penghasilan dari hak-hak perseroan lainnya yang pengenaan pajaknya diperlukan sama dengan

penghasilan dari saham oleh perundang-undangan Negara di mana perusahaan menjadi

penduduknya.

4. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 tidak berlaku jika pemilik manfaat dari deviden tersebut,

yang merupakan penduduk dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan, melakukan kegiatan usaha di

Negara Pihak lainnya pada persetujuan diman perusahaan pembayar deviden menjadi penduduk,

melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada disana, atau menjalankan pekerjaan bebas disuatu

tempat usaha tetap yang berada disana, kepemilikan saham yang menghasilkan deviden tersebut

mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap tadi. Dalam hal

demikian, tergantung pada masalahnya, ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 atau pasal 14 akan

berlaku.

5. Apabila suatu perusahaan yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan

memperoleh laba atau penghasilan dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, Negara pihak lainnya

tersebut tidak dapat mengenakan pajak atas deviden yang dibayar oleh perusahaan tersebut, kecuali

sepanjang deviden tersebut dibayarkan kepada penduduk Negara Pihak lainnya tersebut atau

sepanjang kepemilikan saham yang menghasilkan dividen tersebut menghasilkan dividen tersebut

mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap yang berada di Negara Pihak lainnya

tersebut, dan juga Negara Pihak lainnya tersebut tidak dapat mengenakan pajak atas laba yang tidak

dapat dibagikan meskipun dividen yang dibayarkan atau laba yang tidak dibagikan terdiri dari laba

atau penghasilan yang seluruhnya atu sebagiannya timbul di Negara Pihak lainnya tersebut.

6. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini, apabila suatu perseroan yang

merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan memiliki bentuk usaha tetap di Negara

Pihak lainnya pada Persetujuan , maka keuntungan bentuk usaha tetap tersebut dapat dikenakan

pajak tambahan di Negara Pihak lainnya itu sesuai dengan perundang-undangannya, namun pajak

tambahan tersebut tidak akan melebihi 80 (delapan puluh persen) dari 15 % (lima belas persen) dari

jumlah laba setelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang dikenakan atas

penghasilan di Negara Pihak lainnya tersebut.

7. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (6) darimPasal ini tidak akan mempengaruhi ketentuan yang terdapat

dalam kontrak bagi hasil dan kontrak karya ( atau kontrak lainnya yang serupa) yang berkenaan

dengan sektor minyak dan gas bumi atau sektor pertambangan lainnya yang dibuat pada atau sebelum

tanggal 31 Desember 1983 oleh Pemerintah Indonesia, perwakilannya, perusahaan minyak dan gas

negara, atau lembaga-lembaga lain yang ada di dalamnya dengan orang/badan yang merupakan

penduduk Austria.

Pasal 11

BUNGA

1. Bunga yang berasal dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk

Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

2. Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan

dimana bunga tersebut berasal dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut; akan tetapi

apabila si penerima bunga tersebut adalah pemilik manfaaat dari bunga tersebut, maka pajak yang

dikenakan tidak akan melebihi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga.

3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (2), bunga yang berasal dari suatu Negara pihak

pada Persetujuan dan diterima oleh Pemerintah Negara Pihak lainnya pada persetujuan termasuk

Pemerintah Daerah-nya, Bank Sentral, atau lembaga keuangan yang dikuasai oleh Pemerintah akan

dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara yang disebut pertama.

4. Untuk kepentingan ayat (3), istilah "Bank Sentral" dan "lembaga keuangan yang dikuasai oleh

Pemerintah" mempunyai arti:

(a) Dalam hal Indonesia:

(i) Bank Indonesia

(ii) lembaga keuangan lainnya yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Republik

Indonesia yang disetujui dari waktu ke waktu oleh Pemerintah kedua Negara Pihak

pada Persetujuan.

(b) Dalam hal Austria

the Osterreichische kontrollbank Aktiengesellschaft.

5. Istilah "bunga" sebagaimana digunakan dalam persetujuan ini berarti penghasilan dari semua jenis

tagihan piutang, baik yang dijamin dengan hipotik maupun tidak, dan baik yang mempunyai hak atas

pembagian laba maupun tidak, dan khususnya, penghasilan dari sekuritas yang diterbitkan Pemerintah

dan penghasilan dari surat-surat obligasi atau surat-surat utang, dan juga penghasilan yang

berdasarkan undang-undang perpajakan Negara dimana bunga tersebut berasal dapat dipersamakan

dengan penghasilan yang diperoleh dari uang yang dipinjamkan, termasuk bunga atas penjualan

secara kredit.

6. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2) tidak akan berlaku apabila pemilik manfaaat dari bunga

tersebut, yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan, melakukan kegiatan usaha

di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan di mana bunga tersebut berasal melalui suatu bentuk usaha

tetap yang berada disana, atau menjalankan pekerjaan bebas di negara lainnya melalui suatu tempat

usaha tetap yang berada disana, dan tagihan piutang yang menghasilkan bunga tersebut mempunyai

hubungan efektif dengan a) bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap tersebut, atau dengan b)

kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 c) Dalam hal demikian, tergantung pada

masalahnya, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 atau Pasal 14 akan berlaku.

7. Bunga dianggap berasal dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan apabila pihak yang membayar

bunga tersebut adalah Negara itu sendiri, bagian ketatanegaraannya, pemerintah daerahnya atau

penduduk Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang/badan yang membayar bunga tersebut

tanpa memandang apakah ia penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan atau tidak, mempunyai

bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap di suatu Negara Pihak pada Persetujuan yang kemudian

mempunyai utang yang menimbulkan biaya bunga, dan bunga tersebut menjadi beban bentuk usaha

tetap atau tempat usaha tetap tersebut, maka bunga tersebut akan dianggap berasal dari Negara

dimana bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu berada.

8. Apabila, karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar bunga dengan pemilik manfaaat

dari bunga tersebut atau antara keduanya dengan orang/badan lain, jumlah bunga yang dibayarkan,

dengan memperhatikan besarnya utang yang menghasilkan bunga tersebut, mlebihi jumlah yang

seharusnya disepakati antara pembayar dan pemilik manfaat dari bunga tersebut seandainya mereka

tidak mempunyai hubungan istimewa, maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan berlaku hanya

atas jumlah yang disebutkan terakhir tersebut. Dalam hal demikin, jumlah kelebihan pembayaran

tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara

Pihak pada Persetujuan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan

ini.

Pasal 12

ROYALTI

1. Royalti yang berasal dari Negara Pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara

Pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut.

2. Namun demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan

dimana royalti tersebut berasal dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut; akan tetapi,

apabila penerima royalti tersebut adalah pemilik manfaat dari royalti tersebut, maka pajak yang akan

dikenakan tidak melebihi 10 %(sepuluh persen) dari jumlah bruto royalti.

3. Istilah"royalti" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti segala bentuk pembayaran yang

diterima sehubungan dengan penggunaan, atau hak untuk menggunakan, hak cipta atas karya sastra,

karya seni atau karya ilmiah, termasuk film sinematografi atau film atau pita rekaman untuk siaran

radio atau televisi, paten, desian atau model, rencana dan formula atau proses rahasia atau yang

sehubungan dengan penggunaan atau hak untuk menggunakan, peralatan dagang dan industri atau

yang sehubungan dengan informasi tentang pengalaman dalam perdagangan, industri atau ilmu

pengetahuan.

4. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak akan berlaku jika pemilik manfaaat dari royalti

tersebut, yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada persetujuan, menjalankan usaha di

Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dimana royalti tersebut berasal, melalui suatu bentuk usaha

tetap yang berada disana, atau melakukan pekerjaan bebas di Negara Pihak lainnya tersebut melalui

suatu tempat usaha tetap yang berada disana, dan hak atau harta yang menghasilkan royalti tersebut

mempunyai hubungan efektif dengan a) bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap, atau dengan

b) kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1(c) Dalam hal demikian, tergantung

pada masalahnya, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 atau Pasal 14 akan berlaku.

5. Royalti dianggap berasal dari Negara Pihak pada Persetujuan apabila pembayarnya adalah Negara itu

sendiri, bagian ketatanegaraannya, pemerintah daaerahnya, atau penduduk Negara Pihak pada

Persetujuan tersebut. Namun demikian, apabila orang /badan yang membayar royalti tersebut, tanpa

memandang apakah ia penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan atau bukan, memiliki bentuk

usaha tetap atau tempat usaha tetap di suatu Negara Pihak pada Persetujuan dimana kewajiban

membayar royalti tersebut timbul, dan royalti tersebut menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat

usaha tetap tersebut, maka royalti tersebut dianggap berasal dari Negara Pihak pada Persetujuan

dimana bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap tersebut berada.

6. Apabila, karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar royalti dengan pemilik manfaat

dari royalti tersebut atau antara keduanya dengan orang/badan lain, jumlah royalti yang dibayarkan,

dengan memperhatikan penggunaan, hak atau informasi yang menghasilkan royalti tersebut, melebihi

jumlah yang seharusnya disepakati antara pembayar dan pemilik manfaat dari royalti tersebut.

Seandainya mereka tidak mempunyai hubungan istimewa, maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini

akan berlaku hanya atas jumlah yang disebutkan terakhir tersebut. Dalam hal demikian, jumlah

kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan

masing-masing Negara Pihak pada Persetujuan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan

lainnya dalam Persetujuan ini.

Pasal 13

KEUNTUNGAN DARI PENGALIHAN HARTA

1. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan dari pengalihan harta

tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan terletak di Negara Pihak lainnya pada

Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

2. Keuntungan dari pengalihan harta bergerak yng merupakan bagian kekayaan suatu bentuk usaha

tetap yang dimiliki oleh perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan atau dari harta

bergerak yang terkait dengan tempat usaha yang tersedia bagi penduduk suatu Negara Pihak lainnya

pada Persetujuan guna menjalankan pekerjaan bebasnya. termasuk keuntungan dari pengalihan

bentuk usaha tetap itu sendiri (terpisah atau beserta keseluruhan perusahaan) atau tempat usaha

tetap tersebut, dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

3. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan dari pengalihan pesawat

udara yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional atau harta bergerak yang terkait dengan

pengoperasian pesawat udara tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.

4. Keuntungan dari pengalihan harta lainnya selain yang disebut pada ayat-ayat sebelumnya hanya akan

dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan dimana orang/badan yang mengalihkan harta

tersebut menjadi penduduknya.

Pasal 14

PEKERJAAN BEBAS

1. Penghasilan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan sehubungan dengan jasa-

jasa profesional atau pekerjaan bebas lainnya hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut

kecuali dia mempunyai tempat usaha tetap yang tersedia baginya secara teratur di Negara Pihak

lainnya pada Persetujuan guna melaksanakan untuk kegiatan-kegiatannya atau ia berada di Negara

lainnya tersebut untuk masa-masa yang melebihi 90 hari dalam suatu masa 12 (dua belas) bulan. Jika

dia mempunyai tempat usaha tetap atau berada di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan selama

masa-masa tersebut diatas, maka atas penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara lainnya

tersebut tetapi hanya sebatas penghasilan yang berkaitan dengan tempat usaha tetap tersebut atau

yang diperoleh di Negara lainnya tersebut selama masa-masa tersebut diatas.

2. Istilah"jasa-jasa profesional" terutama meliputi kegiatan-kegiatan bebas dibidang ilmu pengetahuan,

kesusastraan, kesenian, kependidikan, atau pengajaran dan juga pekerjaan-pekerjaan bebas yang

dilakukan oleh dokter, pengacara, insinyur, arsitek, dokter gigi dan akuntan.

Pasal 15

PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN KERJA

1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 16, 18, 19 dan 20, gaji, upah dan imbalan

serupa lainnya yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan karena pekerjaan

dalam hubungan kerja hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali pekerjaan tersebut

dilakukan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan. Jika demikian halnya, maka imbalan yang

diterima dari pekerjaan dimaksud dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

2. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (1), imbalan yang diperoleh penduduk dari suatu

Negara Pihak pada Persetujuan sehubungan dengan pekerjaaan yang dilakukan di Negara Pihak

lainnya pada persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama jika:

(a) penerima imbalan tersebut berada di Negara Pihak lainnya tersebut dalam suatu masa atau

masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam

jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan

(b) imbalan tersebut dibayarkan oleh atau atas nama, pemberi kerja yang merupakan penduduk

Negara Pihak lainnya tersebut, dan

yang dimiliki oleh pemberi kerja di Negara Pihak lainnya tersebut.

3. Menyimpan dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini, imbalan yang diperoleh karena

pekerjaaan yang dilakukan di atas kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu

lintas internasional oleh suatu perusahaan dari satu Negara Pihak pada Persetujuan hanya akan

dikenakan pajak di Negara tersebut.

Pasal 16

IMBALAN UNTUK DIREKTUR

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 14 atau 15, imbalan para direktur dan pembayaran-

pembayaran serupa lainnya yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan dalam

kedudukannya sebgai anggota dewan direksi atau organ serupa lainnya dari suatu Negara Pihak lainnya pada

Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

Pasal 17

ARTIS DAN ATLET

1. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 14 dan 15, penghasilan yang diperoleh penduduk

suatu Negara Pihak pada Persetujuan sebagai artis/penghibur seperti misalnya artis teater, film, radio

atau televisi atau pemusik atau sebagai atlet, dari kegiatan-kegiatannya sebagai artis atau atlet yang

dilakukan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya

tersebut.

2. Apabila penghasilan yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh artis atau atlet

tersebut tidak diterima oleh artis atau atlet itu sendiri tetapi oleh orang/badan lain, maka menyimpang

dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7, 14 dan 15 atas pengahasilan tersebut dapat dikenakan pajak

di Negara Pihak pada Persetujuan di mana kegiatan-kegiatan artis atau atlet tersebut dilakukan.

3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2), penghasilan yang diperoleh artis dan

atlet dari kegiatan-kegiatan mereka tersebut akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara Pihak

pada Persetujuan dimana kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan jika kegiatan-kegiatan tersebut

dilakukan dalam rangka suatu kunjungan yang secara substansial didukung oleh Negara Pihak lainnya

pada Persetujuan, bagian ketatanegaraannya, pemerintah daerahnya, atau lembaga pemerintah

lainnya yang ada didalamnya.

Pasal 18

PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA

1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 19 ayat 2, pensiun atau imbalan sejenis

lainnya yang dibayarkan kepada penduduk suatu penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan

sehubungan dengan pekerjaaannya di masa lalu hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak lainnya

tersebut.

2. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (1), pensiun yang dibayarkan oleh suatu dana

pensiun yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah atau oleh lembaga pensiun jaminan

sosial dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara Pihak lainnya pada

Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara yang disebutkan pertama.

Pasal 19

PEGAWAI PEMERINTAH

1. a. Imbalan, selain pensiun yang dibayarkan oleh suatu Negara Pihak pada Persetujuan atau

bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya kepada orang pribadi sehubungan

dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara tersebut atau bagian ketatanegaraannya

atau pemerintah daerahnya hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.

b. Namun demikian, imbalan tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya pada

Persetujuan jika jasa-jasa tersebut diberikan di Negara Pihak lainnya tersebut dan orang

pribadi tersebut adalah penduduk Negara Pihak lainnya tersebut yang :

(i) mempunyai kewarganegaraan di Negara Pihak lainnya tersebut; dan

(ii) tidak menjadi penduduk Negara Pihak lainnya tersebut semata-mata dengan tujuan

untuk melakukan jasa-jasa tadi.

2. (a) Pensiun yang dibayarkan oleh atau berasal dari dana yang dibentuk oleh, suatu Negara Pihak

pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya kepada orang

pribadi sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara tersebut atau bagian

ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya hanya akan dikenakan pajak di Negara

tersebut.

(b) Namun demikian, pensiun tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya pada

Persetujuan jika orang pribadi tersebut adalah penduduk dan warganegara dari Negara Pihak

lainnya tersebut.

3. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 15,16, dan 2 akan berlaku terhadap imbalan dan pensiun yang

berkenaan dengan jasa-jasa yang diberikan sehubungan dengan usaha yang dijalankan oleh suatu

Negara Pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya.

Pasal 20

GURU DAN PENELITI

Seorang profesor, guru atau peneliti yang melakukan kunjungan sementara ke Negara Pihak pada Persetujuan

semata-mata untuk tujuan mengajar atau melakukan penelitian pada universitas, akademi, sekolah atau dia

lembaga pendidikan yang diakui lainnnya, sedangkan dia adalah penduduk Negara Pihak lainnya pada

Persetujuan, akan dikecualikan dari pengenaan pajak di Negara yang disebutkan pertama untuk suatu masa

yang tidak melebihi 2 (dua) tahun atas imbalan yang berkenaaan dengan kegiatan mengajar atau penelitian

tersebut.

Pasal 21

PELAJAR DAN PEMAGANG

Atas pembayaran-pembayaran yang dimaksudkan sebagai biaya hidup yang diterima oleh pelajar atau

pemagang, yang sesaat sebelum melakukan kunjungan ke Negara Pihak pada Persetujuan merupakan

penduduk suatu Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dan yang berada di Negara yang disebutkan pertama

semata-mata untuk keperluan pendidikan dan pelatihan, tidak akan dikenakan pajak di Negara yang

disebutkan pertama sepanjang pembayaran-pembayaran tadi bersumber dari luar Negara tersebut.

Pasal 22

PENGHASILAN LAINNYA

1. Jenis-jenis penghasilan penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan, dari manapun asalnya, yang

tidak diatur dalam pasal-pasal terdahulu dari Persetujuan ini hanya akan dikenakan pajak di Negara

tersebut.

2. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap penghasilan, selain penghasilan dari

pengalihan harta tidak bergerak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2), jika penerima

penghasilan tersebut yang merupakan penduduk Negara Pihak pada Persetujuan, menjalankan usaha

di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau

melakukan pekerjaan bebas di Negara Pihak lainnya tersebut melalui tempat usaha tetap disana, dan

hak atau harta yng menghasilkan penghasilan tersebut mempunyai hubungan efektif dengan bentuk

usaha tetap tersebut. Dalam hal demikian tergantung pada masalahnya, ketentuan-ketentuan dalam

Pasal 7 atau Pasal 14 akan berlaku.

3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2), jenis-jenis penghasilan penduduk suatu

Negara Pihak pada Persetujuan yang tidak diatur dalam pasal-pasal terdahulu dari Persetujuan ini dan

bersumber di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak

lainnya tersebut.

Pasal 23

MODAL

1. Modal berupa harta tidak bergerak sebagimana dimaksud dalam Pasal 6, yang dimiliki oleh penduduk

suatu Negara Pihak pada Persetujuan tetapi terletak di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan pada

Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

2. Modal berupa harta bergerak yang merupakan bagian dari harta usaha suatu bentuk usaha tetap yang

dimiliki oleh perusahaan dari suatu Negara Pihak pada persetujuan yang berada di Negara Pihak

lainnya pada persetujuan atau berupa harta bergerak suatu tempat tetap yang tersedia bagi suatu

penduduk Negara Pihak pada Persetujuan di Negara Pihak lainnya pada persetujuan untuk tujuan

menjalankan pekerjaan bebas dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut.

3. Modal berupa kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional dan

harta bergerak yang terkait dengan pengoperasian kapal laut dan pesawat udara tersebut hanya akan

dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan di mana perusahaan pelayaran atau penerbangan

tersebut menjadi penduduk.

4. Unsur-unsur lain dari modal penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan

pajak di Negara tersebut.

Pasal 24

PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

1. Undang-undang masing-masing Negara Pihak pada Persetujuan akan tetap berlaku dalam mengatur

perpajakan atas penghasilan dan modal, baik yang diperoleh dari atau yang terletak di Negara Pihak

pada Persetujuan atau di tempat lainnya, kecuali jika ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini

menyatakan lain.

2. Dalam hal Indonesia, penegenaan pajak berganda akan dihindarkan dengan cara-cara berikut :

(a) Indonesia, dalam mengenakan pajak kepada penduduk Indonesia, dapat memasukan ke

dalam dasar pengenaan pajaknya unsur-unsur penghasilan yang dapat dikenakan pajak di

Austria berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini.

(b) Apabila penduduk Indonesia memperoleh penghasilan dari Austria dan atas pengahasilan

tersebut dikenakan pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, maka

pajak penghasilan yang dibayarkan di Austria dapat dikreditkan terhadap pajak Indonesia

yang dikenakan pada penduduk tersebut.

3. Dalam hal Austria, pengenaan pajak berganda akan dihindarkan dengan cara-cara berikut :

(a) Apabila penduduk Austria memperoleh penghasilan atau memiliki modal yang berdasarkan

ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini dapat dikenakan pajak di Indonesia, maka Austria

dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam ayat b dan c , akan membebaskan

penghasilan atau modal tersebut dari pengenaan pajak.

(b) Apabila penduduk Austria memperoleh penghasilan yang berdasarkan ketentuan-ketentuan

dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, atau Pasal 12 dapat dikenakan pajak di

Indonesia, maka Austria akan mengizinkan suatu pengurangan dari pajak penghasilan

penduduk tersebut sebesar pajak yang dibayarkan di Indonesia. Namun demikian,

pengurangan tersebut tidak boleh melebihi suatu bagian dari pajak penghasilan Austria yang

dihitung sebelum pengurangan pajak, yang terkait dengan penghasilan yang diperoleh dari

Indonesia, diberikan.

atau modal dimiliki oleh penduduk Austria dibebaskan dari pengenaan pajak di Austria, maka

dalam menghitung pajak atas penghasilan atau modal lainnya dari penduduk tersebut, Austria

dapat memperhitungkan penghasilan atau modal yang dibebaskan tersebut.

(d) Untuk menerapkan ayat (3) huruf (b) dari Pasal ini, pajak yng dibayarkan di Indonesia akan

dianggap sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto, dividen, bunga atau royalti.

Pasal 25

NON-DISKRIMINASI

1. Warga negara dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban-

kewajiban yang terkait dengan pajak tersebut di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, yang

berlainan atau lebih memberatkan dibandingkan dengan pajak atau kewajiban yang diberlakukan atau

dapat diberlakukan terhadap warga negara dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dalam

keadaaan yang sama.

2. Pengenaan pajak terhadap bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan dari Negara Pihak

pada Persetujuan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan tidak akan dilakukan dengan cara yang

kurang menguntungkan dibandingkan dengan pengenaan pajak terhadap perusahaan-perusahaan dari

Negara Pihak lainnya yang menjalankan kegiatan-kegitan yang sama. Ketentuan ini tidak dapat

ditafsirkan sebagai mewajibkan suatu negara Pihak pada Persetujuan untuk memberikan kepada

penduduk Negara lainnya pada Persetujuan suatu kelonggaran, keringanan, dan pengurangan dalam

pengenaan pajak yang didasarkan pada status kependudukan atau tanggung jawab keluarga seperti

yang diberikan kepada penduduknya sendiri.

3. Perusahaaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan, yang modalnya sebagian atau seluruhnya

dimiliki atau dikuasai baik langsung atau tidak langsung oleh satu atau beberapa penduduk dari Negara

Pihak lainnya pada Persetujuan, tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban yang terkait dengan

pengenaan pajak tersebut di Negara yang disebut pertama yang berlainan atau lebih memberatkan

dibandingkan dengan pengenaaan pajak dan kewajiban-kewajiban terkait yang dikenakan atau dapat

dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan lainnya yang serupa di Negara yang disebut pertama.

4. Isi pasal ini tidak dapat ditafsirkan sebagai menghalangi kedua Negara Pihak pada Persetujuan untuk

membatasi pemberian insentif perpajakan dan perlakuan istimewa di bidang perpajakan lainnya

kepada warga negaranya yang dilakukan dalam rangka melaksanakan suatu program pembangunan

ekonomi sepanjang insentif perpajakan tersebut tidak diberikan kepada warga negara dari negara

ketiga.

5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2, ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan

berlaku terhadap setiap jenis pajak dengan nama apapun, namun dengan pemahaman bahwa undang-

undang dari kedua negara Pihak pada Persetujuan yang berlaku pada saat penandatanganan

Persetujuan ini yang tunduk dengan ketentuan ini.

Pasal 26

TATA CARA PERSETUJUAN BERSAMA

1. Apabila seseorang/badan menganggap bahwa tindakan-tindakan salah satu atau kedua Negara Pihak

pada Persetujuan mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai

dengan Persetujuan ini, maka terlepas dari cara-cara penyelesaian yang diatur oleh perundang-

undangan nasional masing-masing negara tersebut, ia dapat mengajukan masalahnya kepada pejabat

yang berwenang dari Negara Pihak pada Persetujuan di mana ia menjadi penduduk. Masalah tersebut

harus diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak adanya pemberitahuan pertama tentang

tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam

Persetujuan ini.

2. Jika muncul pengajuan keberatan kepada pejabat yang berwenang dan jika pejabat yang berwenang

itu sendiri tidak dapat menemukan penyelesaian yang tepat, maka pejabat yang berwenang tersebut

akan berusaha untuk menyelesaian masalah tersebut melalui persetujun bersama dengan pejabat

yang berwenang dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, dengan pengenaan pajak yang tidak

sesuai dengan Persetujuan ini.

3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan, melalui persetujuan

bersama akan berusaha untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan atau keraguan-keraguan yang

timbul dalam penafsiran atau penerapan persetujuan ini. Pejbat-pejabat yang berwenang tersebut

dapat juga berunding bersama untuk mencegah pengenaan pajak berganda dalam masalah-masalah

yang tidak diatur dalam Persetujuan.

4. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan, melaui Persetujuan

bersama akan menentukan cara untuk menerapkan persetujuan ini dan khususnya, menentukan

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penduduk kedua Negara Pihak pada Persetujuan agar di

Negara Pihak lainnya pada persetujuan dapat memperoleh keringanan atau pembebasan pajak atas

penghasilan yang dimaksud dalam Pasal 10, 11 dan 12 yang diterima dari Negara Pihak lainnya

tersebut.

Pasal 27

PERTUKARAN INFORMASI

1. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan akan melakukan

pertukaran informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini

atau untuk mencegah penggelapan atau pengelakan pajak atau untuk pengadministrasian ketentuan

perundang-undangan tentang penghindaran pajak yang berkaitan dengan pajak-pajak yang diatur

dalam persetujuan ini. Setiap informasi yang dipertukarkan akan diperlakukan sebagai suatu rahasia

dan hanya akan diungkapkan kepada pihak-pihak atau instansi-instansi yang berwenang termasuk

pengadilan yang terlibat dalam penafsiran, penagihan, penegakan hukum atau penuntutan yang

berkenaan dengan pajak-pajak atau penentuan keputusan banding yang berhubungan dengan pajak-

pajak tersebut dan pihak-pihak yang berhubungan dengan informasi tersebut.

2. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) sama sekali tidak dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga

membebani suatu Negara Pihak pada Persetujuan suatu kewajiban:

(a) untuk melaksanakan tindakan-tindakan administrasi yang menyimpang dari perundang-

undangan dan praktik administrasi dari Negara tersebut atau di Negara Pihak lainnya pada

Persetujuan.

(b) untuk memberikan informasi yang tidak mungkin diperoleh berdasarkan perundang-undangan

atau dalam praktik administratif yang lazim dari Negara Pihak lainnya pada persetujuan.

industri, perniagaan atau keahlian atau informasi yang mengungkapkan proses perdagangan

atau informasi lainnya yang pengungkapannya akan bertentangan dengan kebijaksanaan

umum.

Pasal 28

PEJABAT-PEJABAT DIPLOMATIK DAN KONSULER

Tidak ada sesuatu pun dalam Persetujuan ini yng akan mempengaruhi hak-hak istimewa di bidang fiskal dari

para pejabat konsuler sebagaimana diatur dalam peraturan umum dari hukum internasional maupun dalam

ketentuan-ketentuan dalam persetujuan-persetujuan khusus.

Pasal 29

BERLAKUNYA PERSETUJUAN

1. Persetujuan ini akan diratifikasi (disyahkan) dan instrumen ratifikasi tersebut akan dipertukarkan di

Jakarta sesegera mungkin.

2. persetujuan ini akan mulai berlaku pada hari pertama dari bulan ketiga setelah terjadi pertukaran

instrumen ratifikasi dan ketentuan-ketentuannya akan berpengaruh pada pajak-pajak dalam tahun

pajak yang dimulai setelah tanggal 31 Desember pada tahun dimana terjadi pertukaran instrumen

ratifikasi.

Pasal 30

BERAKHIRNYA PERSETUJUAN

Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Negara Pihak pada Persetujuan. Masing-

masing Negara Pihak pada Persetujuan dapat mengakhiri Persetujuan ini, melalui saluran diplomatik, dengan

menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penghentian Persetujuan pada atau sebelum tanggal 30 juni

dalam suatu tahun takwin setelah lima tahun berlakunya Persetujuan ini. Dalam hal demikian, Persetujuan

akan tidak mempunyai pengaruh lagi terhadap pajak-pajak dalam tahun pajak yang dimulai setelah tanggal

31 Desember pada tahun takwin dimana pemberitahuan penghentian Persetujuan tersebut diserahkan.

Dengan kesaksian ini, yang bertandatangan di bawah ini, sebagai kuasa dari Pemerintahnya masing-masing,

telah menandatangani dan membubuhi stempel pada Persetujuan ini.

Dibuat dalam rangkap dua di Wina pada tanggal 24 Juli 1986 dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Republik Indonesia Untuk Pemerintah Republik Austria

PROTOKOL

Pada saat penandatanganan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik

Austria mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan

pajak atas penghasilan dan modal, para penandatangan telah sepakat bahwa ketentuan-ketentuan berikut ini

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

1. Pasal 5 ayat (7)

Difahami bahwa kalimat terakhir dari pasal 5 ayat (7) akan berlaku hanya terhadap agen yang

kegiatan-kegiatannya seperti yang dimaksud dalam ketentuan ini pada saat kegiatan-kegiatan

tersebut dimulai.

2. Pasal 7

(a) Difahami bahwa ayat (1) huruf (b) dan (c) akan berlaku hanya dalam kasus-kasus

penyalahgunaan yang disebabkan oleh disembunyikannya saluran-saluran laba dari suatu

bentuk usaha tetap.

(b) Lebih lanjut difahami bahwa ayat (1) huruf (c) tidak berlaku terhadap kegiatan-kegiatan usaha

yang termasuk dalam Pasal 5 ayat (3) huruf (b) jika kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung

kurang dari 3 (tiga) bulan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan jika kegiatan-

kegiatan tersebut dilaksanakan tidak untuk proyek yang sama maupun yang berhubungan.

kegiatan perencanaan, proyek, kontruksi, atau penelitian serta penghasilan dari jasa-jasa

tehnik yang di lakukan di negara tersebut bentuk usaha tetap yang berada di negera Pihak

lainnya pada persetujuan akan di anggap tidak berasal dari bentuk usaha tetap tersebut.

3. Pasal 22

Difahami bahwa ayat (3) akan berlaku hanya terhadap hadiah undian, penghargaan, penbayaran

berkala, dan sewa harta bergerak yang tidak berhubungan dengan pasal 7 dan pasal 12.

Dengan Kesaksian ini, yang bertanda tangan dibawah ini, sebagai kuasa dari Pemerintahnya masing-masing,

telah menandatangani Protokol ini yang mempunyai kekuatan dan keabsahan yang sama seakan-akan

Protokol ini disisipkan kata per kata dalam Persetujuan dan dibubuhi stempel.

Dibuat dalam rangkap dua di Wina pada tanggal 24 Juli 1986 dalam bahasa inggris.

Untuk Pemerintah Republik Indonesia Untuk Pemerintah Republik Austria